Polemik Pidato Modi: Partai Kongres India Mengajukan Pengaduan ke KPU
mikephilipsforcongress.com – Partai Kongres, sebagai oposisi utama di India, telah mengajukan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 April, menanggapi pidato Perdana Menteri Narendra Modi. Partai tersebut mengklaim bahwa Modi telah mengeluarkan pernyataan dalam pidatonya yang menargetkan komunitas Muslim di India, menyebut mereka sebagai “penyusup” yang berjumlah sekitar 200 juta orang.
Konten Pidato yang Disoroti
Modi, dalam pidatonya yang dilaksanakan di Rajasthan sehari sebelum pengaduan diajukan, menuduh bahwa pemerintahan Partai Kongres sebelumnya memberikan prioritas kepada umat Islam atas kekayaan negara. Selanjutnya, dia mengaitkan kekayaan tersebut dengan jumlah anak dan mendistribusikannya kepada pihak yang dia sebut “penyusup”, memicu kritik dari Partai Kongres.
Tanggapan Partai Kongres Terhadap Pidato
Pidato tersebut dianggap oleh Partai Kongres sebagai tindakan yang “memecah belah, tidak pantas, dan jahat”, dan menurut mereka, hal itu membentuk pelanggaran langsung terhadap undang-undang pemilu yang melarang kampanye berdasarkan agama. Juru bicara Partai Kongres, Abhishek Manu Singhvi, menyerukan kepada KPU untuk mengambil langkah konkret sebagai tanggapan atas pengaduan ini.
Konteks Pemilihan Umum di India
Pemilihan umum India, yang berlangsung hingga 4 Juni, telah dimulai, dan negara ini beroperasi di bawah konstitusi yang sekuler yang mengesampingkan kampanye berdasar sentimen komunal atau agama.
Sikap Partai BJP dan Pernyataan Modi
Sejauh ini, Modi belum memberi tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Namun, Gaurav Bhatia, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), telah membela Modi, mengatakan bahwa pidato tersebut mencerminkan pandangan umum dan menyatakan kenyataan yang ada. Modi, yang telah memegang jabatan sejak 2014, dikenal dengan sikapnya yang tegas terhadap nilai-nilai Hindu dan saat ini sedang mengincar masa jabatan ketiga.
Isu Keagamaan dan Modi
Perdana Menteri telah dikritik atas sejumlah tindakannya yang dianggap mempromosikan superioritas Hindu, termasuk peresmian Kuil Ram yang kontroversial. Kuil ini dibangun di tempat yang sebelumnya merupakan masjid bersejarah yang dihancurkan pada tahun 1992 oleh kelompok Hindu radikal.
Polemik yang diakibatkan oleh pidato Perdana Menteri Narendra Modi menjadi sorotan Partai Kongres yang merasa ada unsur diskriminasi agama. Pengaduan yang diajukan ke KPU menyoroti adanya pertentangan antara praktik politik dan prinsip sekularisme yang dijunjung tinggi oleh konstitusi India. Reaksi dan tindakan yang akan diambil oleh KPU terhadap kasus ini akan menjadi barometer penting dalam mengukur keadilan dan netralitas dalam pemilihan umum India.
