Gencatan Senjata Gaza: Hamas Resmi Tanggapi Usulan Biden, Israel Anggap Penolakan

mikephilipsforcongress.com – Hamas telah memberi respons resmi terhadap proposal gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza, yang telah diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei. Meskipun demikian, tentara Israel menyatakan bahwa jawaban dari Hamas ini merupakan sebuah penolakan, terutama berkaitan dengan isu pembebasan sandera.

Menurut sumber dari Mesir dan Qatar, mereka telah menerima jawaban Hamas terkait dengan usulan tersebut, namun isi dari respons itu tidak diungkapkan secara terbuka.

Seorang pejabat Hamas, yang meminta anonimitas, menyatakan kepada Reuters bahwa Hamas tetap pada pendiriannya bahwa gencatan senjata harus mencakup penghentian permanen atas permusuhan di Gaza, penarikan pasukan Israel, pembangunan kembali wilayah Palestina, dan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

“Kami menegaskan lagi pendirian kami yang sebelumnya. Saya yakin tidak ada perbedaan besar. Sekarang, giliran Israel untuk bertindak,” ujar pejabat tersebut.

Dalam sementara waktu, Hamas telah mengajukan beberapa amandemen pada proposal asli dari Israel melalui mediator Qatar, termasuk penetapan batas waktu untuk gencatan senjata permanen serta penarikan total pasukan Israel dari Gaza.

Diskusi diharapkan akan berlanjut melalui perantara Qatar dan Mesir, yang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, menurut sumber yang sama.

Namun, pandangan Israel terhadap amandemen yang diajukan oleh Hamas tampaknya skeptis. Menurut analis Barak Ravid, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa respons Hamas pada dasarnya adalah penolakan terhadap kesepakatan awal yang diusulkan oleh Presiden Biden.

“Israel telah menerima jawaban dari Hamas. Jawaban tersebut merupakan penolakan atas proposal kesepakatan pembebasan sandera yang disampaikan oleh Presiden Biden,” kata pejabat Israel tersebut, seperti dilaporkan oleh Ravid di platform X.

Konteks ini berkembang menyusul adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh AS, yang menyerukan gencatan senjata serta merancang rencana untuk mengakhiri konflik tersebut secara komprehensif.

Rencana perdamaian tiga tahap yang diusulkan oleh Presiden Biden telah mendapatkan persetujuan dari Israel, meskipun Perdana Menteri Netanyahu memberikan komentar publik yang cukup keras. Pemerintah AS telah menekankan bahwa Israel telah menyetujui proposal tersebut.

Pada hari Selasa, Israel menyatakan kesiapannya untuk menandatangani rencana gencatan senjata saat ini di Gaza, namun menyatakan akan tetap memiliki kebebasan untuk melanjutkan operasi militer jika diperlukan.

Operasi Militer Israel di Rafah Membuat Gencatan Senjata dengan Hamas Mundur

mikephilipsforcongress.com – Israel terus melanjutkan operasi militernya di Rafah, Palestina, yang menurut Qatar, sebagai mediator, telah menyebabkan diskusi tentang gencatan senjata antara Israel dan Hamas mengalami kemunduran.

Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menyatakan dalam Qatar Economic Forum bahwa terutama dalam beberapa minggu terakhir, beberapa momentum telah terbangun namun sayangnya, semuanya tidak bergerak ke arah yang benar, dan saat ini diskusi hampir menemui jalan buntu.

Dia menekankan bahwa apa yang terjadi di Rafah telah membuat proses mediasi mundur. Qatar, yang menjamu kantor politik Hamas di Doha sejak 2012, telah bekerja sama dengan Mesir dan Amerika Serikat dalam mediasi antara Israel dan Hamas selama berbulan-bulan.

Mohammed menyatakan bahwa Israel sebenarnya tidak mempertimbangkan gencatan senjata dengan Hamas. Dia menyebutkan bahwa tidak ada kejelasan bagaimana menghentikan perang dari pihak Israel, dan menurutnya, Israel tidak mempertimbangkan hal itu sebagai sebuah pilihan, bahkan ketika sedang membicarakan kesepakatan dan mengarah pada potensi gencatan senjata.

Dia juga mengulas sikap para politisi Israel, yang menurutnya, tampaknya masih menginginkan perang. Politisi Israel, melalui pernyataan mereka, menunjukkan bahwa mereka akan tetap di sana dan akan melanjutkan perang, dengan tidak ada kejelasan tentang masa depan Gaza setelah konflik ini, tambah dia.

Pemerintah Qatar Memperkuat Fungsi Diplomatiknya dengan Menjamin Kelangsungan Presensi Kepemimpinan Hamas di Doha

mikephilipsforcongress.com – Pada konferensi pers yang diliput oleh AFP pada tanggal 23 April 2024, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengeluarkan pernyataan resmi mengenai posisi pemerintahannya terhadap keberadaan kepemimpinan Hamas di Doha. Al-Ansari menegaskan bahwa Qatar menganggap kehadiran mereka sebagai unsur positif yang mendukung usaha-usaha mediasi untuk mengakhiri konflik di Gaza, dan dengan demikian, kepemimpinan politik Hamas akan dipertahankan di Qatar selama mereka memberikan kontribusi yang berarti untuk perdamaian.

Hubungan Qatar-Hamas: Sebuah Perspektif Historis

Sejak tahun 2012, pemerintah Qatar telah menyediakan platform bagi kepemimpinan politik Hamas, kebijakan yang diambil dengan persetujuan dari Amerika Serikat. Negara ini telah terlibat secara intensif dalam usaha mediasi yang bertujuan menstabilkan situasi di Gaza, termasuk negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina.

Evaluasi Peran Qatar dalam Mediasi Konflik Gaza

Setelah gagalnya beberapa inisiatif mediasi yang dipimpin oleh Qatar bersama aktor internasional lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Mesir, selama bulan Ramadhan, terdapat pengumuman oleh Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, yang menyatakan adanya proses penilaian kembali atas peran mediasi negara tersebut.

Implikasi Masa Depan Hubungan Qatar-Hamas

Pernyataan Perdana Menteri Al Thani memicu berbagai spekulasi mengenai potensi pergeseran dalam kebijakan Qatar terhadap Hamas. Namun, komentar terbaru dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Qatar masih menganggap hubungan dengan Hamas sebagai faktor penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk negosiasi perdamaian.

Dengan penegasan ini, Qatar mereaffirmasi perannya sebagai entitas diplomatik aktif di Timur Tengah, dengan menjaga presensi kepemimpinan politik Hamas sebagai bagian dari strategi mediasi yang lebih luas. Keputusan ini tidak hanya menggarisbawahi keterlibatan berkelanjutan Qatar dalam upaya penyelesaian damai konflik Gaza, tetapi juga menyoroti peran vital negara tersebut dalam memfasilitasi dialog dan mempertemukan berbagai pihak yang berseteru.